Menelaah “Mens Rea”, KUHP, dan Nilai-Nilai Ketuhanan dalam Pertanggungjawaban Manusia.
Ada satu hal yang menarik untuk direnungkan ketika kita berbicara tentang kejahatan. Kita sering kali melihat kejahatan dari apa yang tampak di hadapan kita: sebuah perbuatan, kerugian yang ditimbulkan, korban yang menderita, atau seseorang yang akhirnya harus berhadapan dengan proses hukum. Namun, jarang sekali kita mencoba melihat lebih jauh, apa yang sesungguhnya terjadi dalam diri seseorang sebelum perbuatan itu dilakukan.
Padahal, sebelum suatu kejahatan menjadi peristiwa hukum, sering kali telah terjadi pergulatan panjang dalam diri manusia. Ada keinginan, ada pertimbangan, ada kesempatan, ada suara hati yang mengingatkan, dan pada akhirnya ada keputusan yang diambil. Pergulatan itu mungkin tidak pernah diketahui orang lain, tetapi di sanalah manusia sesungguhnya sedang berhadapan dengan dirinya sendiri.
Kejahatan tidak selalu bermula dari sesuatu yang besar. Terkadang ia hadir melalui pikiran yang tampak sederhana: keinginan memiliki sesuatu yang bukan haknya, dorongan memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar, keinginan membalas perlakuan orang lain, atau memanfaatkan suatu kesempatan karena merasa tidak akan ada yang mengetahui.
Pada mulanya, mungkin hanya sebuah keinginan. Tetapi ketika keinginan itu terus dipelihara, kemudian dicari pembenarannya, dan akhirnya diwujudkan dalam tindakan, di situlah persoalan moral mulai berhadapan dengan persoalan hukum.
Yang menarik, manusia sebenarnya sering kali mengetahui batas antara benar dan salah. Persoalannya bukan selalu karena ia tidak memahami kebenaran, melainkan karena terkadang ia memilih untuk mengabaikannya.
Seseorang bisa saja mengetahui bahwa mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan perbuatan yang salah. Ia juga memahami bahwa menyalahgunakan kewenangan bertentangan dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Namun, ketika kepentingan pribadi mulai berbicara lebih keras daripada nurani, kebenaran perlahan-lahan dapat dikalahkan oleh berbagai alasan pembenaran.
Mungkin ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa hal itu hanya dilakukan sekali. Mungkin ia merasa semua orang juga melakukan hal yang sama. Atau mungkin ia meyakinkan dirinya bahwa tidak ada orang yang dirugikan.
Di sinilah kita dapat melihat bahwa salah satu persoalan terbesar manusia bukan sekadar ketidakmampuan membedakan yang benar dan yang salah, melainkan kemampuan untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya telah diketahui sebagai kesalahan.
Mens Rea: Ketika Hukum Membaca Sikap Batin Manusia
Dalam hukum pidana, pergulatan tersebut memiliki relevansi ketika kita berbicara mengenai *mens rea*. Istilah ini pada dasarnya berkaitan dengan sikap batin atau unsur kesalahan yang menyertai seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana.
Hukum pidana tidak cukup hanya melihat bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan menimbulkan akibat. Hukum juga perlu menilai bagaimana perbuatan itu dilakukan, apakah terdapat kesengajaan atau kealpaan, serta apakah orang yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum.
Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak setiap pikiran buruk dapat disebut sebagai kejahatan. Manusia memiliki kebebasan untuk berpikir, termasuk memikirkan sesuatu yang tidak baik. Hukum tidak menghukum seseorang hanya karena lintasan pikiran yang belum diwujudkan menjadi perbuatan pidana.
Di sinilah letak perbedaan antara penilaian moral dan penilaian hukum. Moralitas dapat mengingatkan seseorang sejak munculnya keinginan yang tidak baik, sedangkan hukum pidana bekerja berdasarkan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban yang ditentukan undang-undang.
Dalam konteks ini, KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, memberikan perhatian penting terhadap hubungan antara perbuatan dan sikap batin manusia.
Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Sementara ayat (2) menegaskan bahwa tindak pidana karena kealpaan dapat dipidana apabila secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak boleh dibangun semata-mata atas dasar terjadinya suatu akibat. Ada aspek kesalahan yang harus diperhatikan dan dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum.
Ketentuan ini mengandung pesan yang cukup mendalam: hukum tidak hanya berurusan dengan apa yang dilakukan manusia, tetapi juga harus memperhatikan sikap batin yang relevan secara hukum ketika perbuatan itu dilakukan.
Namun, hukum juga harus menjaga batasnya. Jangan sampai penilaian terhadap batin seseorang berubah menjadi prasangka. Kesengajaan, kealpaan, dan unsur kesalahan lainnya harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan asumsi atau penilaian subjektif.
Sebab, keadilan tidak boleh menghukum seseorang hanya karena orang lain merasa bahwa ia bersalah.
Nilai Ketuhanan: Ada Pertanggungjawaban yang Tidak Selalu Dilihat Manusia
Di luar dimensi hukum, ada satu hal yang jauh lebih mendasar untuk direnungkan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan.
Dalam kehidupan beragama, manusia diajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi moral. Kebaikan dan keburukan tidak semata-mata diukur dari apakah orang lain melihatnya, apakah perbuatan itu diketahui, atau apakah seseorang berhasil menghindari hukuman.
Ada kesadaran bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendirian dalam setiap pilihan hidupnya. Apa yang tersembunyi dari pandangan manusia tetap berada dalam pengetahuan Tuhan.
Di sinilah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menemukan maknanya dalam kehidupan manusia. Nilai Ketuhanan bukan hanya sesuatu yang diucapkan dalam doa atau dicantumkan dalam dasar negara, tetapi seharusnya menjadi kesadaran yang membimbing manusia dalam mengambil keputusan.
Seseorang yang memiliki kesadaran ketuhanan semestinya tidak hanya bertanya apakah perbuatannya melanggar hukum, tetapi juga apakah perbuatannya bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan kemanusiaan.
Sebab, ada perbuatan yang mungkin tidak segera diketahui orang lain, tetapi tetap merupakan pengingkaran terhadap nilai moral. Ada pula tindakan yang secara formal tampak menguntungkan, tetapi sesungguhnya merugikan hak orang lain.
Dalam perspektif keagamaan, manusia tidak cukup hanya menjaga perilakunya ketika berada di hadapan orang lain. Ia juga harus mampu menjaga dirinya ketika tidak ada pengawasan manusia.
Di situlah makna keimanan bertemu dengan integritas. Keimanan seharusnya tidak berhenti pada hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga tercermin dalam hubungan horizontal antarmanusia.
Tidak mungkin seseorang dengan sungguh-sungguh mengaku menjunjung nilai Ketuhanan, tetapi pada saat yang sama sengaja merampas hak orang lain, mengkhianati amanah, menyalahgunakan kekuasaan, atau mengabaikan penderitaan sesamanya.
Keimanan seharusnya melahirkan tanggung jawab, bukan sekadar pengakuan.
KUHP Nasional dan Keseimbangan antara Hukum, Moralitas, dan Kemanusiaan
Menariknya, semangat tersebut juga dapat kita temukan dalam landasan pembentukan KUHP Nasional.
Dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pembentukan hukum pidana nasional secara tegas ditempatkan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945, yang salah satunya berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan, pembentuk undang-undang menekankan pentingnya keseimbangan antara unsur perbuatan dan sikap batin, kepentingan negara dan individu, perlindungan terhadap pelaku dan korban, serta kepastian hukum dan keadilan.
Ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum juga harus memperhatikan martabat manusia, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan dalam kehidupan bersama.
Hal tersebut tercermin pula dalam Pasal 51 KUHP Nasional mengenai tujuan pemidanaan. Pemidanaan antara lain diarahkan untuk mencegah tindak pidana, membina terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
Dengan demikian, hukum pidana seharusnya tidak hanya menjadi instrumen untuk menghukum, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab atas pilihan dan perbuatannya.
Namun, kita juga harus berhati-hati agar nilai moral dan Ketuhanan tidak digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip hukum. Seseorang tetap harus diproses berdasarkan hukum, bukan berdasarkan penilaian moral semata. Penegakan hukum harus objektif, profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Nilai Ketuhanan memberikan arah moral bagi manusia, sementara hukum memberikan batas dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji secara rasional dan objektif.
Keduanya tidak harus dipertentangkan. Justru keduanya dapat saling menguatkan dalam membangun kehidupan yang berkeadilan.
Sebelum Manusia Dihadapkan pada Hukum, Ia Telah Dihadapkan pada Nurani
Pada akhirnya, kita perlu memahami bahwa hukum memiliki batas dan tugasnya sendiri. Hukum tidak dapat mengawasi setiap pikiran manusia, tidak dapat hadir dalam setiap pergulatan batin, dan tidak selalu mampu mencegah seseorang mengambil keputusan yang salah.
Hukum hadir untuk mengatur kehidupan bersama, melindungi kepentingan masyarakat, dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang terbukti melanggar ketentuan pidana.
Namun, sebelum hukum bekerja, seharusnya ada sesuatu yang lebih dahulu bekerja dalam diri manusia, yaitu nurani.
Nurani mengingatkan ketika seseorang mulai tergoda untuk mengambil yang bukan haknya. Nurani memberikan kegelisahan ketika seseorang hendak mengkhianati amanah. Nurani seharusnya menjadi pengingat ketika kepentingan pribadi mulai mengalahkan keadilan bagi orang lain.
Mungkin kita tidak dapat mencegah semua kejahatan hanya dengan mengandalkan kesadaran moral. Tetapi kita dapat membangun manusia agar tidak menjadikan hukum sebagai satu-satunya alasan untuk berbuat baik.
Sebab, manusia yang hanya takut kepada hukuman mungkin akan berhati-hati ketika diawasi. Tetapi manusia yang memiliki kesadaran moral dan ketuhanan akan berusaha menjaga dirinya, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat.
Pada akhirnya, ada tiga hal yang patut kita renungkan: hukum mengajarkan manusia tentang batas perbuatan, moralitas mengajarkan manusia tentang kebenaran, dan nilai Ketuhanan mengingatkan manusia bahwa setiap pilihan memiliki pertanggungjawaban yang lebih luas daripada sekadar penilaian sesama manusia.
Kejahatan mungkin baru menjadi peristiwa hukum ketika suatu perbuatan dilakukan. Tetapi jauh sebelum itu, sesungguhnya telah ada ruang dalam diri manusia tempat kebenaran dan kepentingan saling berhadapan. Di ruang itulah nurani diuji, kehendak menentukan pilihan, dan integritas menemukan maknanya.
Barangkali, ukuran tertinggi dari kesadaran hukum bukan hanya ketika seseorang patuh karena takut dihukum, melainkan ketika ia tetap memilih melakukan kebenaran meskipun memiliki kesempatan untuk melakukan kesalahan tanpa diketahui siapa pun. Sebab, hukum mungkin tidak selalu melihat apa yang tersembunyi, tetapi manusia seharusnya tidak pernah kehilangan kesadaran bahwa tidak ada perbuatan yang lepas dari pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan.**0leh Dr. THERRY GUTAMA, S.H., M.H.
