TANGERANG SELATAN – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mulai memperluas gerakan sosialisasi mengenai konsep Polisi Sahabat Masyarakat. Organisasi tersebut berencana menggelar diskusi publik di sejumlah daerah sekaligus menyiapkan aksi damai di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dengan melibatkan ratusan massa.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) TB. Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., setelah organisasinya bersama Sahabat Jawara Bersatu menggelar diskusi publik di Warkop Cagar Alam, Graha Raya Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Jumat, 6 November 2026.
Diskusi bertema “Polisi Sahabat Masyarakat, Polisi Hadir untuk Masyarakat, Polisi Dekat dan Cinta Masyarakat” itu diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas jajaran kepolisian, tokoh masyarakat, alim ulama, budayawan, pendekar, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Sejumlah pejabat kepolisian turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Irwasda Polda Metro Jaya, Wakapolres Tangerang Selatan, dan Kapolsek Pondok Aren.
Forum berlangsung interaktif. Peserta memanfaatkan sesi dialog untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan mengenai pelayanan kepolisian maupun pelaksanaan penegakan hukum.
Rahmad mengatakan, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. BPI KPNPA RI, kata dia, ingin mengambil peran dalam menyosialisasikan visi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tentang pentingnya menghadirkan institusi kepolisian yang dekat dengan rakyat.
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. BPI KPNPA RI akan mulai bergerak ke berbagai daerah untuk mengadakan diskusi publik dan sosialisasi tentang pentingnya mewujudkan Polisi Sahabat Masyarakat. Kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat memahami bahwa Polri dan masyarakat harus berjalan beriringan,” ujar Rahmad.
Menurut dia, kehadiran polisi di tengah masyarakat harus diwujudkan melalui perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan.
Rahmad menilai hubungan antara polisi dan masyarakat perlu dibangun atas dasar kepercayaan. Karena itu, aparat kepolisian diharapkan menjalankan tugas secara profesional, terbuka, dan tidak membeda-bedakan masyarakat dalam penegakan hukum.
“Polisi harus dekat dengan rakyat, bukan ditakuti rakyat. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan rasa keadilan,” katanya.
BPI KPNPA RI Siapkan Aksi Damai di Mabes Polri
Selain memperluas kegiatan diskusi publik, BPI KPNPA RI juga merencanakan aksi damai di Mabes Polri dalam waktu dekat. Aksi tersebut diperkirakan melibatkan ratusan anggota dan elemen organisasi dari berbagai daerah.
Rahmad menjelaskan, kegiatan itu dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi sekaligus dukungan moral terhadap pelaksanaan tugas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Pesan yang ingin disampaikan dalam aksi tersebut, kata dia, berkaitan dengan penguatan hubungan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta dorongan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.
“Kami akan mengerahkan ratusan massa BPI KPNPA RI untuk menyampaikan aspirasi secara damai di Mabes Polri. Ini merupakan bentuk dukungan moral terhadap upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian,” ujar Rahmad.
Meski menyatakan dukungan terhadap institusi Polri, Rahmad menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.
Ia berpandangan, kritik publik tidak semestinya dipandang sebagai ancaman bagi institusi. Sebaliknya, masukan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Jangan alergi terhadap kritik masyarakat. Kritik dan masukan adalah bagian dari demokrasi. Kami ingin Polri semakin terbuka, semakin humanis, dan semakin dipercaya masyarakat. Dukungan harus berjalan beriringan dengan pengawasan,” tuturnya.
Diskusi Publik Menyasar Sejumlah Daerah
BPI KPNPA RI berencana melanjutkan diskusi serupa dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat di berbagai wilayah. Organisasi tersebut akan menggandeng tokoh agama, tokoh budaya, ormas, komunitas jawara, serta elemen masyarakat lainnya.
Rahmad berharap kegiatan bersama Sahabat Jawara Bersatu itu menjadi titik awal terbentuknya ruang komunikasi yang lebih luas antara kepolisian dan masyarakat.
Dalam gerakan tersebut, BPI KPNPA RI mengusung tiga pesan utama. Pertama, Polisi Sahabat Masyarakat sebagai upaya membangun hubungan harmonis antara aparat kepolisian dan rakyat.
Kedua, Polisi Hadir untuk Masyarakat, yakni memastikan pelayanan dan perlindungan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, Penegakan Hukum Berkeadilan yang menekankan kepastian hukum tanpa pandang bulu.
Rahmad mengatakan, terciptanya keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar lingkungan tetap aman dan hubungan antara aparat dengan warga semakin kuat.
“Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Mari kita kawal bersama agar semangat Polisi Sahabat Masyarakat benar-benar terwujud dalam pelayanan sehari-hari,” kata Rahmad.
Melalui rangkaian diskusi publik dan rencana aksi damai tersebut, BPI KPNPA RI berharap komunikasi, kemitraan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin kuat. Organisasi itu juga mendorong terwujudnya pelayanan kepolisian yang humanis, profesional, transparan, dan berkeadilan.(rel)
