PADANG – Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jawari mengajak mahasiswa dan kalangan pemuda mengambil peran aktif dalam menjaga demokrasi, memperkuat persatuan, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
Pesan tersebut disampaikan Jawari saat menghadiri Diskusi Kebangsaan bertajuk Panggung Demokrasi Mahasiswa, Polisi Bersama Masyarakat di Sreca Coffee, Kota Padang, Selasa (10/11/2026). Dalam kegiatan itu, Jawari didampingi Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan.
Di hadapan peserta diskusi, Jawari mengingatkan mahasiswa sebagai generasi intelektual muda agar mempersiapkan diri menjadi penerus bangsa. Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara kepolisian dengan mahasiswa.
“Ke depan, negara ini akan dipegang oleh adinda-adinda semua. Karena itu, persiapkan diri dengan baik untuk menjadi generasi penerus bangsa,” kata Jawari.
Menurut dia, Sumatera Barat memiliki kekuatan sosial dan budaya yang berakar pada perpaduan adat dan agama melalui falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Nilai tersebut perlu dijaga bersama, termasuk melalui peran mahasiswa sebagai calon cadiak pandai.
Jawari juga mengingatkan pentingnya sinergi tiga unsur kepemimpinan Minangkabau, yakni niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai atau yang dikenal dengan Tungku Tigo Sajarangan.
Ia berharap mahasiswa tetap kritis dalam mengawal demokrasi, tetapi menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Sementara itu, kepolisian berkomitmen menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dengan pendekatan humanis dan melibatkan masyarakat.
“Saya berharap rekan-rekan mahasiswa tetap kritis. Kami dari kepolisian memiliki tanggung jawab memelihara harkamtibmas. Polisi harus humanis dan bersama masyarakat,” ujarnya.
Ketua Pokdarkamtibmas Bhayangkara Sumbar Mahdiyal Hasan menilai kehadiran Kapolda dalam forum tersebut menjadi bukti pentingnya membangun komunikasi antara kepolisian dan mahasiswa.
Menurut Mahdiyal, pesan Kapolda mengenai kekhasan adat Minangkabau harus menjadi perhatian generasi muda. Mahasiswa memiliki tanggung jawab merawat identitas budaya daerah sekaligus memastikan gerakan sosial tetap berjalan sesuai norma dan nilai.
“Beliau menyadari bahwa Sumatera Barat itu istimewanya adat. Di situlah pekerjaan rumah kita sebagai masyarakat, pemuda, dan mahasiswa Sumatera Barat untuk merawat dan menjaga adat,” kata Mahdiyal.
Ia mengingatkan agar gerakan mahasiswa tidak terjebak pada tindakan yang justru merusak citra perjuangan. Pergerakan harus berlandaskan aturan, etika, serta nilai kebangsaan.
Mahdiyal mengajak mahasiswa membangun gerakan dari semangat nasionalisme Indonesia, kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan daerah dengan berpegang pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Sementara itu, Ketua Prima DMI Sumbar Taufikul Hakim menilai kualitas demokrasi mahasiswa perlu diukur melalui tiga kekuatan utama, yakni intelektual, moral, dan sosial.
Menurut dia, kekuatan intelektual bersumber dari pengetahuan dan pendidikan, sedangkan kekuatan moral berkaitan dengan ukuran benar dan salah serta baik dan buruk. Adapun kekuatan sosial dilihat dari manfaat dan dampak gerakan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
“Kita harus punya daya ukur atau pengukuran yang pas untuk menilai demokrasi mahasiswa hari ini. Pokok pengukuran kita itu kita kuatkan pada tiga segmen,” ujar Taufikul.
Ia juga menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak selalu menghasilkan perubahan secara instan. Dampaknya dapat berkembang dalam jangka panjang, baik melalui lahirnya kebijakan maupun meningkatnya kesadaran masyarakat.
Taufikul menggambarkan kondisi itu melalui konsep butterfly effect, yakni gerakan kecil yang dapat memunculkan pengaruh besar.
“Ketika kupu-kupu bisa bikin gelombang pasang di Pantai Hawaii, otomatis pergerakan kecil di sudut Pulau Indonesia hari ini itu bisa bikin efek nasional ke depannya,” tuturnya.
Di sisi lain, Koordinator Tim DEMA PTKIN Seluruh Indonesia Hidayatul Fikri mengatakan diskusi kebangsaan tersebut menjadi ruang untuk membaca dinamika bangsa sekaligus mempertemukan mahasiswa dengan aparat penegak hukum.
Ia menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen kontrol sosial yang harus berada di garda terdepan dalam merespons berbagai persoalan masyarakat.
Karena itu, dialog antara mahasiswa, elemen pergerakan, dan kepolisian diperlukan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki praktik demokrasi.
“Diskusi hari ini bukan hanya panggung bagi aparat penegak hukum, tetapi juga panggung bagi kawan-kawan pergerakan lintas sektor. Tujuannya satu, agar kesalahan-kesalahan dan cacat demokrasi kita hari ini bisa kita perbaiki ke depannya,” kata Hidayatul.
Diskusi tersebut juga dihadiri moderator Satria Verchelino, Wakil Ketua KNPI Sumbar Muhammad Ichsan, Presiden Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Keni Savina, serta sejumlah unsur organisasi kepemudaan dan mahasiswa.
Forum ini menjadi ruang dialog lintas elemen untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian dan mahasiswa, sekaligus mendorong gerakan demokrasi yang kritis, beretika, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(rel)
